Terungkapnya adanya mafia hononer di lembaga pemerintahan membuat
anggota DPR angkat suara lagi. Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain,
misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga
honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.
Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota," ujar politisi muda asal PKB ini.
Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.
"Petugas ditengarai tidak konsisten dengan adanya kategori-kategori, baik K I maupun K 2 yang sudah disepakati bersama, termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur. Saya minta Komisi II segera memanggil dan mengevaluasi Kemenpan dan BKN terkait dengan pendataan honorer," pungkas dia
0 komentar:
Posting Komentar